.png)
BPK Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat
Sesuai dengan tugasnya, Badan Pemeriksa
Keuangan RI (BPK RI) menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam
menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seluruh aktivitas pembangunan di
bidang apapun selalu menggunakan keuangan negara, baik pembangunan
ekonomi, politik, sosial, dan budaya memerlukan keuangan negara yang
harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik benar. Hal tersebut
diampaikan Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz, pada acara Kuliah Umum dengan tema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” pada Senin, 23 Februari 2015, di Universitas Andalas, Padang.
Oleh karena itu, BPK RI akan
memprioritaskan pemeriksaannya pada bidang-bidang kegiatan yang rawan
korupsi dan menjadi prioritas pembangunan, seperti bidang pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan
penanggulangan kemiskinan.
Tujuan pemeriksaan atas bidang- bidang
tersebut untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena dalam
pemeriksaan dalam bidang-bidang tersebut, BPK RI selalu menemukan
permasalahan ketidakefektifan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara. “BPK RI
mengharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah
sehingga dapat lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat,”tegas Ketua BPK RI.
Seluruh pemeriksaan BPK RI dilakukan
dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
keuangan negara. Untuk mewujudkan akuntabilitas, tidak cukup dengan
akuntabilitas keuangan saja, sementara akuntabilitas kinerja
ditinggalkan, atau sebaliknya. Kedua-duanya harus diwujudkan, dengan
demikian dalam pengelolaan keuangan negara, bagi entitas tidak cukup
jika sudah memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya, karena opini
WTP bukanlah segala-galanya, artinya upaya memperoleh opini WTP
hendaknya seiring dengan upaya mencapai kinerja yang baik dalam
pengelolaan keuangan. Idealnya upaya untuk meraih opini WTP juga
dibarengi dengan upaya untuk mencapai kinerja terbaik, tidak terjadi
korupsi, dan rakyatnya makin sejahtera.
BPK RI sudah mengambil kebijakan
melakukan pemeriksaan atas program-program yang memberikan dampak bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat. BPK RI juga akan mengevaluasi apakah
penganggaran yang dibuat benar-benar sudah mengarah pada upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara lebih detil, BPK RI akan
memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program yang bisa menekan
tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka
kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang
meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Dengan demikian, BPK RI selain
memberikan opini atas laporan keuangan, juga memberikan penilaian atas
upaya-upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemamuran rakyat.
Dengan cara demikian, BPK RI dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan
BPK RI dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain di Universitas Andalas, Ketua BPK
RI juga melaksanakan kuliah umum dengan tema yang sama di Universitas
Bung Hatta, Padang. Kuliah umum tersebut dihadiri oleh Rektor
Universitas Bung Hatta, Niki Lukviarman, para dosen, serta civitas akademisi Universitas Bung Hatta.
No Comment to " BPK Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat "