.png)
Presiden Setujui Usulan Pembangunan Angkutan Massal dan Infrastruktur Transportasi Jatim
Presiden RI, H Joko Widodo akhirnya
menyetujui seluruh usulan Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo mengenai
sejumlah proyek pembangunan angkutan massal dan infrastruktur
transportasi di Jatim. Proyek-proyek tersebut diantaranya perluasan
Bandara Internasional Juanda, penambahan kereta komuter, trem,
pembangunan double track, dan pembangunan beberapa pelabuhan.
Pakde Karwo seusai rapat tertutup dengan
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara
Jakarta, Rabu (25/2) melalui siaran pers Humas Setdaprov mengatakan,
sejumlah usulannya mengenai proyek pembangunan infrastruktur Jatim telah
disetujui oleh Presiden, proyek yang menjadi prioritas jangka pendek
adalah pembangunan double track dari Surabaya menuju ke Malang, ini
karena trafiknya sangat padat dan sering kali terjadi kemacetan.
Proyek lainnya adalah merealisasikan rencana pembangunan angkutan massal di Kota Surabaya, yaitu membangun trem dari terminal Joyoboyo menuju Jembatan Merah, sampai ke Perak. Kemudian membangun monorel dari Keputih, Jl Dr Soetomo hingga ke Lidah Kulon (PTC). Selain itu, penambahan kereta komuter dari Surabaya-Sidoarjo akan ditambah 3 trem set, Surabaya-Lamongan 2 trem set, dan Surabaya-Mojokerto 2 trem set. Hal ini untuk menggantikan kereta komuter yang saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak layak pakai. Serta penambahan kereta komuter jurusan Surabaya-Lawang-Malang-Kota-Kepanjen-Sumber Pucung.
Selain itu, juga telah disepakati bahwa
Jatim akan membangun berbagai proyek infrastruktur transportasi massa,
yakni pembangunan double track Surabaya-Malang, serta penambahan kereta
komuter jurusan Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Mojokerto, dan
Surabaya-Lamongan. Ini untuk mengurangi beban kepadatan di jalan.
Anggaran untuk penambahan komuter tersebut sebesar Rp 120 miliar.
Usulan lain yang disetujui Presiden
Jokowi adalah menghidupkan kembali (reaktivasi) jalan rel dari Jombang
ke Babat-Lamongan-Gresik-Teluk Lamong. Tujuannya agar ke depan bisa
dimanfaatkan untuk mengangkut hasil industri dari 980 ha kawasan
industri di Jombang. Pakde Karwo juga mengusulkan reaktivasi rel dari
babat ke Tuban untuk mendukung kawasan industri di Tuban.
Sedangkan usulan proyek jangka
panjangnya adalah perluasan bandara Juanda. Ke depan, bandara yang
terletak di Kabupaten Sidoarjo itu akan dikembangkan dengan membangun 2
landasan pacu (runway) yang direncanakan dimulai tahun ini dan
ditargetkan rampung 2019.
“Saat ini jumlah penumpang di Bandara
Juanda pertahunnya sudah mencapai 17,2 juta penumpang. Sementara
kapasitas bandara pada tahun 2014 ini hanya 12,5 juta penumpang.
Sehingga kondisi bandara sudah overload,” katanya.
Guna mendukung Bandara Juanda dengan
tiga runway ini, akan ada kereta api langsung dari stasiun kereta api
Gubeng ke Bandara Juanda. Namanya Elevated Gubeng-Juanda, kereta api
khusus yang terintegrasi dengan Juanda Airport City. Proyek ini
membutuhkan lahan dengan luas sekitar 4.000 ha. “Untuk pelaksanaan
proyek elevated Gubeng-Juanda ini, kami akan segera membuat kontrak
kerja bersama pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Surabaya, mengenai
sharing pembiayaannya. Perkiraannya sekitar Rp 1,5 triliun,” lanjut
Pakde Karwo.
Selain perluasan Bandara Juanda,
Gubernur juga meminta Bandara Trunojoyo Sumenep bisa segera
dioperasikan, termasuk penuntasan runway di Bandara Bawean Gresik untuk
segera diselesaikan dan dapat diioperasikan sebelum lebaran Idul Fitri
2015.
Proyek lainnya adalah pembangunan
beberapa pelabuhan, yakni di Probolinggo, Pelabuhan Penyeberangan di
Paciran-Lamongan dan penyeberangan di Ketapang-Banyuwangi. Serta
penambahan angkutan Perintis Kepulauan di Madura, Bandara Bawean.
Untuk Pelabuhan Tanjung Tembaga
Probolinggo, Pakde Karwo berharap ada Pelimpahan dermaga II Probolinggo
setelah penyelesaian dermaga dua tersebut rampung. Dermaga 2 Pelabuhan
Tanjung Tembaga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pelabuhan
Tanjung Tembaga yang ada sekarang sangat dangkal, hanya kedalaman 2,5
meter dan saat ini dikelola oleh PT Pelindo III.
Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi
kepadatan Tanjung Perak dan membantu keperluan bongkar-muat untuk
wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. Karena
ada lumpur Lapindo, pelabuhan ini sangat efektif dan efisien dalam
memecahkan persoalan bongkar muat bahan.
Kewajiban Pemda Jatim melalui APBD
membangun jalan akses ke palabuhan dan lapangan pergudangan, sedangkan
APBN digunakan untuk membangun dermaga 2. “Kalau ini disepakati, maka
pelabuhan Tanjung Tembaga ini akan menjadi satu-satunya pelabuhan yang
dikelola oleh pemerintah,” tambah Pakde Karwo.
Dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan
itu (selain Probolinggo juga Paciran, Banyuwangi, Pacitan, Banyuwangi
dan Sendang Biru) bermanfaat untuk efisiensi, supaya industri di sekitar
pelabuhan tersebut tidak tergantung kepada Tanjung Perak. Untuk ongkos
angkut akan lebih murah.
Ini karena aktivitas ekonomi tidak
tergantung dan terpusat di Surabaya atau di Tanjung perak saja, sehingga
akan menyebar kemampuan daerahnya. Bukan saja jalan tidak gampang rusak
dan mengefisienkan pemeliharaan, tetapi makin mempersempit disparitas
antara daerah karena pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu usulan Pakde Karwo untuk
menambah 2 kapal perintis yang akan menghubungkan
Surabaya-Masalembo-Keramaian-Kalianget-Sapudi-Kangean-Pagerungan-
Sapeken-Banyuwangi juga disetujui oleh Jokowi. “Saat ini ada 2 kapal,
sehingga satu kapal dari Surabaya ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan
rute kepulauan itu membutuhkan waktu 6 hari. Maka dengan tambahan kapal
ini akan beroperasi setiap 3 hari sekali disandari kapal,” kata Pakde
Karwo.
Untuk tindak lanjut dari proyek-proyek
tersebut, Pakde Karwo menugaskan Kepala Dishub dan LLAJ Jatim, Wachid
Wahyudi untuk secepatnya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan
beserta jajarannya.
Sementara itu, Presiden Jokowi
mengatakan, tujuannya mengumpulkan Gubernur DKI, Jabar, dan Jatim dalam
rapat pada kesempatan itu adalah untuk menjelaskan rencana pembangunan
alat transportasi massa mengenai transportasi massa guna mengatasi
kemacetan di tiga provinsi tersebut.
“Kita harapkan dapat secepatnya
mengambil keputusan terkait pembangunan transportasi massa. Karena di
berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi,
dan Surabaya tingkat kemacetannya sudah parah. Tentu saja kerjasama
antara pemerintah pusat dan daerah ini akan menjadi visi kedepan kita
demi mewujudkan sistem transportasi massa yang terbaik bagi masyraakat,”
ujarnya.
No Comment to " Presiden Setujui Usulan Pembangunan Angkutan Massal dan Infrastruktur Transportasi Jatim "