Menko Perekonomian Harapkan BPKP menjadi Advisory Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Sofyan Djalil menjadi keynote speech dalam Rapat
Koordinasi APIP yang bertajuk “Membangun Sinergitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat”. Rapat Koordinasi APIP dilaksanakan di Aula
Gandhi Kantor Pusat BPKP pada hari Selasa, 24 Februari 2015.
Rakor yang
bertujuan untuk membangun sinergitas APIP ini difokuskan pada upaya
melaksanakan review laporan keuangan secara terintegrasi dan
menindaklanjuti atas temuan BPK RI.

Dalam rapat koordinasi tersebut, beliau menyampaikan arahan Presiden
yang antara lain para menteri atau lembaga agar dapat menindaklanjuti
hasil pemeriksaan BPKP secara cermat dan menyusun langkah beserta target
waktu penyelesaiannya. Selain itu, dalam menindaklajuti hasil
pemeriksaan BPK tersebut agar berkoordinasi dengan BPKP.
Menko Perekonomian berharap BPKP dapat menjadi mata dan telinga
pemerintah mengingat saat ini kedudukan BPKP langsung di bawah Presiden.
Kedudukan ini merupakan kedudukan baru bagi BPKP karena sebelumnya
berada di bawah koordinasi MenPAN-RB. Sementara itu, Menko Perekonomian
juga berpesan agar BPKP dapat menjadi advisory pemerintah dan konsultan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Sofyan Djalil juga menegaskan bahwa penting bagi Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
BPK. Hal ini diyakini akan berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dan pada akhirnya akan mempengaruhi opini
BPK. Selain itu, peninjauan kembali terhadap regulasi yang tidak sesuai
dan mengubah aturan yang tidak memberikan fungsi yang dibutuhkan oleh
pemerintah juga dinilai penting oleh Menko.
No Comment to " Menko Perekonomian Harapkan BPKP menjadi Advisory Pemerintah "