By
jatim regional -
Selasa, 24 Februari 2015
-
No Comments
Ketua
KPPU M. Nawir Messi mengaku, persoalan penegakan hukum persaingan usaha
di Indonesia ini wajib didukung semua elemen pemerintah. Menurutnya, kementerian
koodinator seperti Kementerian Perekonomian wajib memposisikan KPPU
sebagai mitra sejajar dalam sistem kebijakan ekonomi nasional.
“Saat
ini yang terjadi KPPU belum bisa diterima sepenuhnya sebagai bagian
dalam sistem hukum Indonesia. Public awareness terhadap isu persaingan
yang sehat juga masih sangat rendah. Tentu, pertemuan dengan
kementerian-kementerian seperti ini sangat dibutuhkan,” ujar Nawir di
Jakarta
Hadir
dalam rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Sofyan
Djalil, yang mengutarakan bahwa persaingan usaha di Indonesia saat ini
masih banyak yang bermasalah. Untuk memperbaiki kondisi tersebut,
pemerintah mengambil langkah melakukan penguatan KPPU sebagai instrumen
pengawas persaingan usaha.
“Pertemuan
dengan KPPU ini sebenarnya bukan yang pertama. Dulu sewaktu saya
menjabat Menteri Negara BUMN, saya mengundang KPPU secara khusus untuk
membahas rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN karya.
Sekarang, agar pemerintah lebih dekat dengan KPPU, tentu rapat
koordinasi seperti ini akan terus dilakukan.
Selain
Menko, hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Agraria dan Tata
Ruang Ferry Mursydan Baldan, yang mengatakan pihaknya ingin persaingan
dalam penguasaan lahan lebih teratur. “Kami ingin membangun sebuah
keadilan harga tanah. Supaya tanah tidak menjadi komoditas yang tidak
mampu dikontrol pemerintah. Kami sangat berharap peran KPPU efektif. Dia
harus menjadi instrumen pemerintah yang kuat,” jelas Ferry.
Ferry
menuturkan, pihaknya berharap KPPU membuka pintu MoU dalam pengawasan
penjualan dan penguasaan lahan. Menurut Ferry, melalui MoU dengan KPPU,
ia berharap hakim-hakim yang selama ini terbatas kemampuannya dalam
menyelesaikan persoalan sengketa lahan bisa teratasi.
“Pelatihan
hakim seperti yang dilakukan KPPU tentu adalah ide yang bagus untuk
membuka cara berpikir yang baru, khususnya memahami bagaimana memahami
alat bukti yang menggunakan ilmu ekonomi,” kata Ferry.
Terakhir,
secara khusus, Nawir berpesan agar kelembagaan KPPU ini segera
diperkuat. Pasalnya, saat ini kewenangan dan status KPPU sebagai lembaga
negara yang independen masih mengalami ketidakpastian. Dirinya berharap
agar seluruh kementerian yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut
mendukung penegakan hukum persaingan yang dilakukan KPPU!
Share This:
Post Tags:
.png)
No Comment to " Ketua KPPU: Semua Elemen Pemerintah Wajib Dukung KPPU! "