.png)
BPK dan Keuangan Negara
Dalam rangka menjalin komunikasi dan
dialog yang konstruktif untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan RI
(BPK RI) menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema “BPK dan Keuangan Negara” yang diselenggarakan pada Selasa, 17 Februari 2015, di Kampus IPDN, Sulawesi Utara.
Seminar yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap keberadaan dan fungsi BPK RI sebagai
lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
menghadirkan narasumber Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR. Djauhari Kansil, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, Andi Kangkung Lologau, Guru Besar IPDN Sulawesi Utara, Edward M Hutagalung, para pejabat di lingkungan BPK RI serta civitas akademika IPDN Sulawesi Utara.
Anggota VI BPK RI dalam paparannya
menyampaikan bahwa BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana
diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan tugasnya tersebut, BPK RI memiliki
peran memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat mewujudkan
tujuan negara yang dicetuskan oleh para founding fathers yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Hal tersebut juga sesuai dengan visi BPK
RI yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam
mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan
transparan.
Akuntabilitas diperlukan untuk dapat
mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara,
tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas
dari program tersebut.
Untuk mewujudkan tata kelola keuangan
negara yang transparan dan akuntabel setiap program dan kegiatan
pemerintahan harus terbuka untuk umum dan secara mudah dapat diakses
oleh berbagai unsur yang memiliki perhatian, sehingga dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, dibutuhkan kesadaran dari
individu, penguasa, atau pejabat bahwa segala tindakannya berdampak pada
orang lain/masyarakat/publik sehingga harus mempertanggungjawabkan
segala tindakannya kepada publik.
Semua program-program pembangunan dapat
dijalankan dengan baik apabila pengelolaan keuangan negara benar-benar
transparan dan akuntabel sehingga semua program dapat memberikan multiplier effect
bagi masyarakat, meningkatkan kemampuan konsumsi dan investasi
masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional dan
pembangunan ekonomi yang berkualitas sehingga kesejahteraan rakyat dapat
meningkat.
No Comment to " BPK dan Keuangan Negara "